Terkuak, APBD Mengendap di Bank Disebabkan Keterlambatan Proses Lelang Proyek Pemda Sehingga Berdampak Kerja Belum Selesai Hingga Akhir Tahun!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah yang masih menyimpan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau dana senilai Rp278 triliun di bank. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11).
"Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun," kata Jokowi.
Saat dimintai keterangan seusai acara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, serapan belanja dan anggaran pemerintah daerah itu memang masih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Saya sudah sampaikan waktu rapat hari Senin (28/11) yang lalu dengan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, anggaran ini rendah dibanding tahun 2021 lalu 30 November, itu 64 persen," ujar Mendagri di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Mendagri Tito langsung menurunkan tim untuk mengecek apa saja permasalahannya. Dia menemukan, ada Pemda yang punya kontrak sampai akhir tahun baru dibayar.
"Otomatis pekerjaan selesai baru dibayar. Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai, bisa jadi masalah hukum. Membayar pekerjaan yang belum selesai itu periksa KPK, Kejaksaan Agung, Polisi, kena nanti," terangnya.
Keterlambatan Waktu Lelang
Kedua, kendala kelambatan pada waktu lelang. Itu mengakibatkan proyeknya belum berjalan, atau terlambat berjalannya. Ketiga, ada juga kepala daerah yang kurang mampu untuk mengkoordinasikan, atau tidak terlalu peduli dengan angka belanja daerah.
"Sehingga mereka bekerja rutin-rutin saja, harusnya dia kumpulkan sekda, kepala badan keuangan, dan seluruh komponen kepala dinas yang ada. Disisir satu-satu, mana kepala dinas, SKPD yang belanja rendah, apa masalahnya. Kadang-kadang membutuhkan tekanan dari atasan. Kalau enggak, ya mereka landai-landai aja," urainya.
Padahal, APBD merupakan salah satu instrumen yang penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Ada uang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga," ucap Tito.
Berikutnya, Mendagri juga menemukan adanya persoalan politik antara pihak DPRD dan kepala daerah.
"DPRD kadang-kadang ada ajuan yang disampaikan oleh kepala daerah, kemudian tidak disetujui. Mungkin karena ada alasan-alasan tertentu, saya enggak ngerti. Bervariasi sekali alasannya, dari yang betul-betul idealis sampai ke subjektif," tuturnya.
Maksimalkan Sisa Waktu
Mendagri Tito lantas meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk memaksimalkan sisa waktu satu bulan guna menyerap penuh sisa belanja dan anggaran 2022.
"Saya mohon lah kepada kepala daerah, ini tinggal satu bulan lagi. Kita akan genjot, dan akan saya umumkan nantinya, daerah-daerah yang terendah (penyerapannya). Daerah-daerah yang tinggi akan kita berikan penghargaan. Apapun bentuknya, baik pendapatannya maupun belanjanya," pintanya.
"Untuk daerah yang belanjanya rendah, pendapatannya juga rendah, nanti akan kita umumkan. Tolong sebarkan saja, sehingga rakyatnya tahu kinerja kepala daerahnya seperti itu. Nanti 2024 mau pilih kepala daerah seperti itu, yang tak mampu mengelola anggaran keuangan daerahnya? Itu akibatkan masyarakat jadi korban, karena uangnya enggak beredar," tandasnya.
.jpeg)
