Bukan Sekedar Menolak Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Usulkan Pengangkatan PNS Tanpa Membebani Pemerintah Pusat!!!
Topik hangat di masyarakat tentang isu penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah menuai pro dan kontra, diantaranya yang tidak mendukung penghapusan tenaga honorer adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar Pranowo apabila tenaga honorer di hapus oleh pemerintah akan terjadi kekosongan di berbagai daerah akibat ditinggalkan tenaga honorer.
Politisi PDIP ini mengaku menanggapi serius atas usulan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer.
Ganjar Pranowo mengatakan akan menjadi tantangan sendiri bagi daerah dalam memenuhi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh tenaga honorer.
Pada hari Kamis 23 Januari 2023 usai peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tegas menyampaikan akan ada yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Ganjar Pranowo sebelum-sebelumnya juga mengatakan berbeda pendapat tentang pedomam penghapusan dari Kemenpan RB.
Ganjar menilai bahwa rencana pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer merupakan hal yang terburu-buru, jika ada peningkatan beban kerja pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan setelah penghentian tenaga honorer. Untuk saat ini pegawai kontrak masih dibutuhkan berdasarkan data lapangan yang sebenarnya.
Lebih jauh Ganjar berpendapat tidak semudah membalikkan telapak tangan di tengah peralihan tekhnologi yang pesat, andai program penghapusan tenaga honorer diberlakukan maka pemerintah harus siap dengan SDM (sumber daya manusia).
Sebab hal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat apalagi dunia pendidikan selama ini banyak mengandalkan tenaga pendidik honorer.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?" ucapnya dikutip Jatengprov.go.id pada Sabtu, 28 Januari 2023
Ganjar Pranowo tampaknya sangat menentang kebijakan pemerintah pusat tentang rencana untuk menghapus tenaga honorer.
Negara saat ini belum mampu menyediakan tenaga kerja yang cukup kata pria murah senyum dan berambut putih yang menjadi ciri khasnya.
Karena tidak cukupnya tenaga kerja di beberapa kota meniasatinya dengan mempekerjakan pegawai honorer untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” ucap dia.
Ganjar Pranowo berpendapat saat negara belum mampu melakukannya untuk mengisi posisi tenaga honorer dibutuhkan solusi kreatif.
"Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bisa ditempuh," ucapnya.
" Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” lanjutnya.
.
Untuk mencegah terganggunya layanan publik ada yang dapat dilakukan kata eks aktivis GMNI ini.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? PPPK, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar Pranowo.
.jpeg)
.jpeg)
