Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Ditandatangani. Ditargetkan 2024, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Presiden telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen.
"Nanti ada beberapa lokasi yang akan kita tangani secara simultan dan terintegrasi, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan infrastruktur, sarana prasarana, masalah sanitasi, pengadaan air minum air bersih, dan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas untuk usaha itu akan kita rancang," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (29/7/2022).
Saat ini, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.
Pembenahan kantong miskin ekstrem merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Pusat akan bergotong-royong membenahi masalah kemiskinan ekstrem.
Saat ini tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara yaitu 3.06 persen atau sekitar 456 ribu jiwa. Sementara, tingkat kemiksinan ekstrem di Kota Medan pada tahun 2021 adalah 2.65 persen
Meski dari tingkat kemiskinan rendah, namun dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Prov Sumut yaitu sekitar 61 ribuan, dan Kota Medan termasuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Tahun 2022.
Sejauh ini, pemerintah Kota Medan dan pemerintah pusat telah memulai lakukan aksi nyata. Penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni sudah dimulai oleh pemerintah kota.
Kemudian, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan penataan kawasannya, termasuk air bersih, sanitasi, sarana prasarana akan ditata lebih semuanya akan ditata supaya lebih baik dan menjadi lingkungan yang sehat.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan keterlibatan Pemerintah Kota Medan, dan seluruh aparat didukung oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbudristek akan bersama kita lakukan secara bergotong-royong," ujar Muhadjir.
Muhadjir juga meminta Pemkot Medan untuk melibatkan perusahaan swasta untuk membantu melalui program CSR, serta perguruan tinggi juga diharapkan ikut terlibat melalui program pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selain itu, Muhadjir juga akan berkoordinasi dengan TNI AL untuk mempercepat penyelesaian masalah lingkungan kumuh di kawasan pemukiman di pesisir Kota Medan.
"Nanti saya akan koordinasikan dengan Bapak KSAL (Laksamana TNI Yudo Margono). Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kita harapkan akhir tahun ini capaiannya sudah di atas 40 persen," pungkas Muhadjir.