Pemerintah Menerapkan Kebijakan Fiskal di 2023 sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Difokuskan Peningkatan Produktivitas Reformasi Inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta informasi tentang berbagai usualan kebijakan dari rangkaian acara G20 Summits dan dampaknya bagi para pelaku bisnis di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4.9 persen s.d 5.3 persen (yoy).
Untuk melanjutkan kebijakan dalam rangka PEN, kebijakan fiskal di 2023 akan fokus pada peningkatan produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah akan mengimplementasikan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi penerimaan negara untuk memperluas ruang fiskal, dan secara konsisten memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan cara mengoptimalkan serta mengembangkan skema creative financing,” ujar Luky saat menjadi keynote speaker dalam Global Research Briefing – H2 2022 yang digagas oleh Standard Chartered Bank.
Acara berlangsung di Ball Room Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Lebih dari 400 peserta baik hadir secara luring maupun daring yang terdiri dari pemerintahan, regulator, dan perusahaan sektor keuangan.
Luky melanjutkan, defisit APBN 2023 akan diarahkan sekitar 2,61-2,85 persen dari PDB, yang mana sejalan dengan tujuan konsolidasi fiskal. Sementara itu, ratio utang masih berada dalam batas terkendali yaitu pada rentang 40,58-42,35 persen dari PDB.
Pemerintah telah merespons ketidakpastian pasar keuangan global dengan menyesuaikan strategi pembiayaan, yaitu melalui (1) merevisi target lelang SUN; (2) fleksibilitas dalam penerbitan Global Bonds dalam hal besaran dan waktu; (3) fleksibilitas dalam mendapatkan dukungan dari mitra pembangunan; (4) mempromosikan SBN Ritel; dan (5) mendukung dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB1 dan SKB3.
“Untuk SKB dengan BI, di tahun 2022, kami (Pemerintah) masih mengimplementasikan dua skema, yaitu satu, SKB 1 dimana BI berperan sebagai standby buyer dalam primary auction, dan dua, SKB 3 yang mana BI akan mendukung penuh Pemerintah dalam sektor kesehatan dan kemanusiaan melalui arrangement skema pembiayaan yang layak. Kami (Pemerintah dan BI) selalu memastikan bahwa SKB dilaksanakan secara prudent dengan memperhatikan pasar dan kredibilitas institusi,” tutur Luky.
Global Research Briefing merupakan acara reguler andalan Standard Chartered (“Bank”) yang diadakan dua kali pertahun dan diselenggarakan di lebih dari 20 negara tempat Bank beroperasi.
Acara ini menyediakan platform bagi tim peneliti senior Bank dan juga pihak pemerintah atau regulator untuk memberikan pembaruan ekonomi dan pandangan tentang pasar dan perspektif yang berbeda - global, regional, lokal, FX dan komoditas - yang akan digunakan sebagai referensi dan wawasan utama bagi para pemangku kepentingan utama Bank, termasuk pemerintah, perusahaan, dan media. (*)