Presiden Jokowi Minta KPK Kawal IKN, Ingat Pesan Bung Hatta jangan sampai korupsi menjadi budaya
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkap dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK.
Namun Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.
Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.
Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).
Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia.
Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.
Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.
"Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” tanya Alex.
Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik.
Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial.Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara IKN juga menjadi prioritas kami," imbuhnya.
Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Doni Rahayu untuk mendampingi Bambang.
Sebagai doktor di bidang infrastruktur dari Universitas California, Berkeley, Bambang Susantono jadi wakil Presiden Asian Development Bank.
Ia juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.
Tak hanya Bambang, Doni Rahayu juga memiliki jejak rekam di bidang pengembangan kota.
Doni yang saat ini menjadi Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinarmas Land juga tercatat sebagai pengembang kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD).
Dengan dipilihnya kedua tokoh ini, Jokowi berharap Nusantara ke depannya dapat menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup, dengan pepohonan dan kelestarian alam.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong membeberkan pertimbangan Jokowi memilih Bambang Susantono dan Donny Rahajoe untuk memimpin IKN Nusantara.
Menurut Jokowi, kedua tokoh itu memiliki kombinasi profesi yang baik jika dilihat dari sisi pengalaman.
"Kalau lihat pengalamannya, mereka kombinasi yang cukup baik dari segi profesionalisme. Pak Bambang punya keahlian di bidang transportasi, infrastruktur, dan perhubungan. Lalu, punya pengalaman di bidang manajemen dan lembaga internasional. Belum lagi pengalaman di pemerintahan," ucap Wandy dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/3/2022).
Sementara itu, lanjut Wandy, Donny berpengalaman dalam pengelolaan kota, bisa dibilang cukup sukses dalam kinerjanya.
