Sah! Jokowi teken pembentukan 3 provinsi baru Papua bertujuan mempercepat pemerataan, pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan

Adapun dasar hukum pembentukan ketiga provinsi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) 14/2022, UU 15/2022, dan UU 16/2022. Ketiga payung hukum tersebut diteken Jokowi pada 25 Juli 2022, seperti dikutip Senin (1/8/2022).

"Bahwa pemekaran wilayah di Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan, pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat," bunyi pertimbangan ketiga aturan tersebut.

Adapun ketiga aturan tersebut mengatur cakupan wilayah 3 provinsi baru Papua. Berikut rinciannya:

Papua Selatan:

Kabupaten Merauke

Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Mappi

Kabupaten Asmat

Papua Tengah:

Kabupaten Nabire

Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Paniai

Kabupaten Mimika

Kabupaten Puncak

Kabupaten Dogiyai

Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Deiyai

Papua Pegunungan:

Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Yahukimo

Kabupaten Tolikara

Kabupaten Mamberamo Tengah

Kabupaten Yalimo

Kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten Nduga

Payung hukum ini juga mengatur peresmian dan pelantikan pejabat gubernur yang akan dilakukan Menteri Dalam Negeri paling lama enam bulan sejak aturan ini diundangkan.

Sebelumnya, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru Papua telah resmi disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (30/6/2022).

Dengan ini, maka Papua resmi memiliki lima provinsi. Adapun dua provinsi lainnya adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat.