Pemerintah Tidak Mungkin Mendampingi Semua UMKM dan Petani Menyusul Banyaknya Pabrik Otomotif Berdiri di Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pengusaha besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kompak, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dia mengingatkan agar jangan sampai ada perusahaan besar di satu daerah mendirikan pabrik yang kelihatan tinggi dan besar namun lingkungan di sekitarnya miskin dan kumuh.

"Hati-hati, bina lingkungan sangat penting, tapi kalau warung-warung (di sekitar pabrik) kumuh, kenapa tidak seperti yang di depan tadi? Ada pembinaan warung-warung sehingga penataan barangnya baik, 'packaging' dari produk-produk yang ada juga didampingi, ini yang kita harapkan," kata Jokowi di Jakarta, dikutip Antara, Senin (3/10).

Dia mencontohkan pendampingan petani jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tadinya impor jagung Indonesia adalah 3,5 juta ton per tahun, tapi dalam 7 tahun berturut-turut makin menurun hingga 800 ribu ton per tahun karena petani jagung mendapat pendampingan.

"Biasanya 1 hektare 4 ton sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Ongkos produksi paling (banyak) Rp1.800-1.900, itu yang yang saya tahu saat saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp3.800 per kilogram, itu untung sudah 100 persen, ini jangan di jagung saja, harusnya komoditas yang lain didampingi dengan pola yang sama, kalau jagung bisa mestinya padi, singkong, porang, kopi juga bisa, semua," imbuhnya.

Jokowi mengaku pemerintah tidak mungkin melakukan pendampingan kepada semua UMKM maupun petani. Apalagi, menurut Presiden Jokowi, akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di Indonesia.

"Saya sudah sampaikan, harus bermitra dengan UKM-UKM industri, entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, entah pengerjaan interior kursi di dalam, bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, bermitra dengan UMKM. Artinya, kalau ini bisa berjalan, saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik," tegas Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu kredit berjumlah di bawah Rp500 juta pada 2022 adalah Rp373 triliun dan akan ditingkatkan menjadi Rp460 triliun pada 2023.

Sedangkan kredit menengah yaitu kredit di bawah Rp10 miliar pada 2023 adalah senilai Rp1.200 triliun dan akan akan dinaikkan menjadi Rp1.800 triliun pada 2024.