Kemenhub Dukung Visi Presiden Jokowi yang Mengutamakan Angkutan Massal Perkotaan!

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menhub Budi mengatakan, saat ini DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh penyediaan angkutan massal bagi kota-kota lain di Tanah Air. "Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," ungkap Budi.

Selain itu, menurut Menhub, Jokowi juga menekankan agar pemerintah daerah turut serta mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Ia mencontohkan Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain agar masyarakat bisa menjangkau LRT Jabodetabek.

"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder," ucap Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi juga melaporkan terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujar Menhub Budi.

Menhub Budi menyampaikan, Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," ujarnya.