Dipastikan 1000% Soal Isu Kontrak Politik PDIP dengan Ganjar Pranowo Tidak Ada!

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah kabar partainya sudah membuat kontrak politik dengan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo apabila terpilih menjadi presiden di 2024.

Dalam informasi yang beredar, jabatan menteri strategis akan ditentukan PDIP apabila Ganjar terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP," kata Said dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Menurut Said, PDIP hanya membuat kontrak politik dengan Ganjar adalah terkait kesejahteraan masyarakat.

"Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menilai ada pihak yang ingin mengkerdilkan Ganjar di balik isu tersebut.

"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," ungkap Said.

Said pun menganggap pihak yang membuat opini PDIP membuat kontrak politik dengan Gubernur Jawa Tengah itu adalah brutus.

"Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDIP dengan membangun fitnah-fitnah," ucapnya.

Sementara itu isu kontrak politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo juga dibantah Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey.

Olly menduga, isu kontrak politik Megawati-Ganjar sengaja diembuskan lawan politik untuk menggerus elektabilitas PDIP.

"Saya kira enggak ada kontrak-kontrak begitu," kata Olly dalam program KAMAR ROSI di YouTube Kompas TV, Rabu (7/6/2023) petang.

Isu kontrak politik antara Megawati dan Ganjar disebut-sebut terjadi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, 21 April lalu.

Olly juga menampik pertanyaan terkait perjanjian kontrak jika Ganjar menjadi presiden, maka pemilihan menteri atas seizin Megawati.