Ganjar Pranowo Tidak Melanggar Aturan Partai, Bahkan Hasto Pernah Menegaskan Teguran yang Diberikan Hanyalah secara Lisan!!!
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mendapatkan sanksi teguran lisan dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akibat pernyataan soal kesiapannya maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Ganjar melanggar instruksi Ketua Umum nomor 4503/Internal/DPP/X/2022 yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022 lalu.
Hasto menjelaskan, instruksi ini mengatur soal komunikasi politik. Meskipun demikian, dia tak menjelaskan secara detail seperti apa komunikasi politik yang diatur dalam instruksi tersebut.
“Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP, ditanda tangan oleh Ketum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya sebagai Sekjen di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Surat ini sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan berbeda,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 24 Oktober 2022 lalu.
Menurut Hasto, teguran kepada Ganjar merupakan hal biasa dalam organisasi. Dia mengatakan keputusan ini penting mengingat soal Capres dan Cawapres menyangkut masa depan bangsa dan negara.
“Ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakan disiplin organisasi partai karena urusan Capres dan Cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara,” kata dia.
Hasto pun meminta para kader untuk berfokus turun ke bawah dan menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Semua kader PDIP, kata Hasto, harus bersabar hingga Megawati Soekarnoputri mengumumkan Capres maupun Cawapres yang mereka usung.
“Mari berpolitik dengan mengakar, membumi, kita selesaikan masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader tidak terkecuali wajib turun, sampai Ibu Ketum ambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat,” ujarnya.
Ganjar Pranowo pun menyatakan menerima sanksi teguran lisan tersebut. Sebagai kader PDIP, dia menyatakan siap memperbaiki kesalahannya.
“Terima kasih dari Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya. Dan tentu sebagai kader yang taat, tadi diberi sanksi lisan tentu bagian dari komunikasi publik yang saya harus perbaiki,” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.
Ia pun menegaskan bahwa keputusan Capres maupun Cawapres berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Kepada awak media, Ganjar menunjukkan pakaian yang dikenakan, yakni seragam PDIP. Menurut dia, seragam ini turut menjadi tanda bahwa ia kader yang tegak lurus terhadap arahan partai.
“Lihat baju saya. Semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti, dan saya orang yang setuju,” kata dia.
.jpeg)
